Lembaga Desa

Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa, terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

1. Kepala Desa

Merupakan sebutan pemimpin desa yang ada di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Jabatan dari kepala desa itu sendiri bisa disebut dengan nama lain, sepeti contohnya Wali Nagari (Sumatera Barat), Hukum Tua (Sulawesi Utara), Kuwu (Cirebon dan Indramayu), Pambakal (Kalimantan Selatan), dan juga Perbekel (Bali). Untuk desa Mantingan kepala desa sering disebut dengan nama Petinggi.
     Wewenang dari kepala desa, sebagai berikut :

  • Mempimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, berdasar dari kebijakan yang sudah ditetapkan secara bersama, dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  • Mengajukan rancangan peraturan desa.
  • Menetapkan Peraturan Desa, yang di mana sudah memperoleh adanya persetujuan, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  • Menyusun dan juga mengajukan rencana peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk bisa dibahas dan juga bisa ditetapkan, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sementara itu, seorang Kepala Desa tidak boleh atau dengan kata lain dilarang untuk bisa menjadi pengurus partai politik. Walaupun dilarang menjadi pengurus partai politik, Kepala Desa bisa menjadi anggota dari sebuah partai politik.

Tidak hanya itu saja, berikut ini larangan Kepala Desa :

  • Kepala Desa dilarang untuk, merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan.
  • Kepala Desa dilarang untuk, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
  • Kepala Desa dilarang untuk, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan juga Pemilihan Kepala Daerah.

Kepala Desa itu sendiri bisa diberhentikan tugasnya, atas usul dari pimpinan BPD kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, berdasar dari hasil keputusan musyawarah BPD.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya. Perangkat Desa itu sendiri terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang lain. Salah satu perangkat desa ialah Sekretaris Desa, yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.
Perangkat Desa yang lain diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Perangkat Desa ini juga memiliki tugas untuk mengayomi kepentingan dari masyarakatnya. Berikut nama Petinggi dan Perangkat Desa Mantingan tahun 2020 :
 
NAMA JABATAN

Mohamad Syafi’i

Petinggi

Mahmudi

Carik

Suwandi

Kaur. Tata Usaha

Ambarwati

Kaur. Keuangan

Mulyadi

Kaur. Perencanaan

Muhammad Khotib

Kasi. Pemerintahan

Barwi

Kasi. Kesejahteraan

Zaenal Arifin

Kasi. Pelayanan

Maftuhin

Staf Pelayanan

Supeno

Staf Kesejahteraan

Suprawignyo

Kamituwo Lor

Sholihul Hadi

Kamituwo Kidul

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa di sini adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

3. Badan Permusawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraaan pemerintahan desa. BPD bisa dianggap sebagai “parlemen” desa. BPD itu sendiri menjadi lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasar dar keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Perlu kalian ketahui, anggota dari BPD itu sendiri terdiri atas Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat yang lain. Sementara itu, masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 (enam) tahun serta bisa diangkat atau bisa diusulkan lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang akan datang.
Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan, sebagai Kepala Desa serta Perangkat Desa. Untuk Ketua BPD itu sendiri, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung pada Rapat BPD yang telah diadakan secara khusus.
BPD ini sendiri mempunyai fungsi dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
Adapula, wewenang dari BPD, antara lain :
  • Membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
  • Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan serta menyalurkan berbagai bentuk aspirasi masyarakat.

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang modern telah diperkenalkan kepada masyarakat di Desa, sejak UU No. 5/1979 dengan nama yang sama serta korporatis di seluruh Desa, seperti contohnya :

  1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
  2. Karang Taruna
  3. FKD (Forum Kesehatan Desa)
  4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  5. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
  6. FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)
  7. LINMAS (Perlindungan Masyarakat)
  8. KPMD (Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa)
  9. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
Berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah organisasi kepentingan masyarakat setempat, termasuk untuk kepentingan ketahanan sosial masyarakat (social security), serta mampu menyokong daya tahan ekonomi warga setempat (economic survival).